PPKn – News, Surakarta
Kamis (9 Juni 2022), delegasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melakukan studi banding ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Delegasi ini diterima oleh Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., yang tidak hanya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) tetapi juga sebagai Asesor di Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAMDIK).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh antusias tersebut, Prof. Dr. Sapriya mengemukakan sejumlah pandangan yang dapat membentuk arah pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era pendidikan saat ini.
Kurikulum PPKn dan Kebijakan MBKM: Prof. Dr. Sapriya menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum PPKn dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini dianggap krusial untuk menjawab tuntutan zaman dan mempersiapkan mahasiswa dengan lebih baik menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.
Penguatan Body of Knowledge PPKn: Beliau juga menyuarakan perlunya penguatan “body of knowledge” PPKn, terutama terkait dengan dinamika kewarganegaraan di era Society 5.0. Integrasi teknologi dalam pembelajaran PPKn dianggap sebagai langkah strategis untuk memahamkan mahasiswa tentang peran teknologi dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.
Perluasan Kompetensi untuk Calon Guru PPKn: Guna menciptakan guru PPKn yang lebih holistik, Prof. Dr. Sapriya menyoroti perlunya perluasan kompetensi, termasuk implementasi 4Cs (Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity), literasi digital dan humanitas, serta pengembangan soft skills. Hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi pendidik yang mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.
Ciri Khas Program Studi: Beliau juga mengapresiasi fokus Prodi PPKn UMS pada bidang ekstrakurikuler sebagai ciri khas program studi. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya terwujud melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui pengalaman di luar kelas yang membangun kepribadian mahasiswa.
Penjaminan mutu: Prof Sapriya menekankan bahwa kualitas pelaksanaan tridharma harus tetap mengacu pada budaya mutu dan pelaksanaan PPEPP. Benchmarking di PKn UPI terkait penjaminan mutu diantaranya pengembangan kurikulum yang melibatkan keseluruhan stakeholders, keberadaan unit penjaminan mutu prodi termasuk pengawasan terhadap kinerja penelitian dan pengabdian dosen bersama mahasiswa. Beliau juga menyarankan bahwa akreditasi internasional menjadi tantangan sehingga memastikan kurikulum telah berbasis OBE perlu diperkuat. Bidang kerjasama juga perlu diperlua dengan meningkatkan standar kinerja kerjasama terutama dengan lembaga mitra internasional.
Diskusi ini juga merujuk pada tujuan khusus Rakernas ke-11 yaitu antara lain: (a) Mengkoordiasikan arah dan pengembangan strategis kegiatan akademik, pembelajaran, dan kemahasiswaaan pengelola LPTK PTMA dan APS LPTK PTMA; (b) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mengembangan LPTK berkelanjutan PPG Reguler & PPG Mandiri LPTK PTMA; (c) Menghasilkan program-program unggulan magang terintegrasi KKN Dik dan KKN Dik Terintegrasi luar negeri dan DSPAUM melalui program Permata (Pertukaran Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi PTMA); (d) Menyusun dan menetapkan prioritas program dan pengembangan strategis LPTK PTMA memasuki era komunikasi dan komputasi dunia; (e) Menghasilkan program-program pembelajaran berbasis daring atau blended learning; (f) Strategi LPTK PTMA dalam meningkatkan OBE, menjalin kerja sama dalam konteks MBKM, dan penguatan kompetensi holistik; (g) Mengembangkan kerja sama dan kelembagaan strategis LPTK PTMA dan APS LPTK PTMA menuju pembelajaran era industri 4.0, disrupsi, abad 21, literasi, HOTS.
Delegasi dari UMS menyambut positif pandangan tersebut dan berkomitmen untuk mengimplementasikan saran-saran tersebut dalam mengembangkan Program Studi PPKn di UMS agar semakin relevan dan memberikan dampak positif dalam membentuk karakter dan kewarganegaraan mahasiswa.