Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UMS menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Sharing dan Diskusi Pengembangan Kurikulum PPKn FKIP UMS” pada tanggal 26 April 2025. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi dan memutakhirkan kurikulum agar tetap relevan dengan dinamika dunia kerja serta perkembangan isu kewarganegaraan di tingkat nasional maupun global. Dengan menghadirkan para alumni dari berbagai lintas angkatan dan profesi, acara ini menjadi wadah diskusi dua arah untuk membedah sejauh mana kompetensi yang diajarkan di bangku perkuliahan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemaparan struktur kurikulum yang sedang berjalan oleh tim pengembang prodi, kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing pengalaman dari para alumni. Fokus utama diskusi ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan (skill gap) serta menggali masukan mengenai mata kuliah baru atau metode pembelajaran yang perlu diadaptasi. Melalui keterlibatan aktif alumni, prodi berharap dapat menyusun dokumen rekomendasi pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif, sehingga lulusan PPKn UMS di masa depan memiliki daya saing yang tinggi, adaptif terhadap teknologi pendidikan, namun tetap teguh pada nilai-nilai ideologi bangsa.
Dalam sesi serap aspirasi, para praktisi pendidikan seperti Bu Ikke (SMPN 3 Surakarta) dan Bu Tzalisa (SMPN 26 Surakarta) menekankan pentingnya penguatan kemampuan pedagogis serta peran guru sebagai konselor melalui pendalaman psikologi anak agar mahasiswa lebih adaptif terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, aspek penguasaan teknologi menjadi sorotan utama; Bu Tyas (SD Al Abidin) mengusulkan adanya Digital Civic Training dan praktik produksi konten untuk mengubah citra PPKn dari sekadar hafalan menjadi disiplin ilmu yang kreatif. Hal ini sejalan dengan aspirasi mengenai pemanfaatan AI dan IT dalam menyusun media ajar yang mampu merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Di sisi lain, kebutuhan akan kemampuan bahasa Inggris muncul secara konsisten dari Bapak Obby, Bapak Rudi, dan Bu Alvina sebagai upaya membekali lulusan dalam menghadapi program internasional dan persaingan global.
Diskusi kelompok (FGD) memberikan gambaran spesifik mengenai relevansi kurikulum melalui lima klaster utama, yakni penguatan model praktik mengajar, program kewarganegaraan digital, keterampilan sosial (seperti negosiasi dan public speaking), optimalisasi magang, hingga pengembangan kompetensi untuk alumni non-guru. Masukan teknis juga datang dari Bu Azizah terkait pentingnya mata kuliah Hizbul Wathan (HW) untuk kebutuhan sekolah Muhammadiyah, serta saran dari Bu Aninda Lilis untuk mempertajam fokus Ilmu Negara ke arah Hukum Tata Negara dan Pemerintahan. Secara keseluruhan, testimoni dari para alumni seperti Pak Niko menegaskan bahwa lulusan PPKn UMS memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi di berbagai sektor, asalkan dibekali dengan kombinasi kuat antara nilai-nilai Pancasila, literasi digital, dan kemampuan problem solving yang mumpuni. Sebagai bagian dari penguatan data pendukung akreditasi, para alumni dan pengguna lulusan juga diminta mengisi survei evaluasi komprehensif yang mencakup peninjauan Program Educational Objectives (PEO), validasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta evaluasi kurikulum lainnya untuk memastikan bahwa kompetensi dan keterampilan yang diajarkan selaras dengan kebutuhan aktual di dunia kerja.